Kejati Sultra Ingatkan Kejari Muna – KOLAKA POS

KOLAKA POS

BERITA UTAMA

Kejati Sultra Ingatkan Kejari Muna

Alasan Instruksi Presiden Soal Tertutup Informasi Korupsi
KOLAKA POS, KENDARI – Ulah Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Muna yang tutup mulut soal Keterbukaan informasi Publik dalam hal perkembangan kasus korupsi dengan alasan atas instruksi Presiden, ternyata hanya alasan yang dibuat-buat oleh pihak Kejari Muna, dan hal tersebut tentunya kebohongan terhadap publik.
Pasalnya Menurut Kepala Kejaksaaan Tinggi (Kejati) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Sugeng Djoko Susilo, presiden dalam Hal ini Joko Widodo tidak pernah menginstruksikan kepada Kejati untuk memerintahkan bawahannya dalam hal ini Kejari untuk bertindak tertutup ketika menangani kasus Korupsi.
“Tidaklah, tidak ada yang kaya begitu. Presiden tidak Pernah ngomong kayak begitu (Keterbukaan Informasi Publik kasus Korupsi harus berdasarkan Instruksi Presiden. red)” ujarnya saat dikonfirmasi Sabtu (24/7).
Cuman memang kata dia, sebelumnya dirinya bersama Kejati dan Kapolda seluruh Indonesia diundang oleh Sekertariat Negara untuk mendapatkan pengarahan dari Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
“Cuman kemarin termasuk saya pak Kapolda, Kejati-kejati seluruh Indonesia berkumpul di Istana atas undangan sekertariat negara untuk mendapat pengarahan dari Presiden dan Wapres supaya kita berhati-hati di dalam penangana-penanganan korupsi. Bahwa ada kebijakan tidak boleh dipidanakan ada keputusan pejabat administrasi penjabat negara tidak perlu dipidanakan dan kalau menangani perkara korupsi kerugiannya harus jelas, jangan di ekspos berlebihan begitu,” jelasnya.
Olehnya itu, dalam kesempatan ini Sugeng Djoko Susilo mengingatkan Kejari Muna untuk tidak mengulangi hal tetsebut sebab sebagai lembaga Publik ketransparan informasi harus dilakukan, sesuai dengan undang-undang No 14 tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2010.
“Kita punya kewajiban sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi publik. Kita juga bisa menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan dan ada kebijakan yang tidak perlu disampaikan ada batas-batasnya”, pungkasnya (k1/hen)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Latest

To Top