BPMD Kolut Minta Bumdes Segera Dibentuk – KOLAKA POS

KOLAKA POS

Kolaka Utara

BPMD Kolut Minta Bumdes Segera Dibentuk

KOLAKA POS, LASUSUA – Pencairan Dana Desa (DD) untuk tahun 2016, di 127 desa yang ada di Kabupaten Kolaka Utara telah memasuki tahap II. Untuk itu Badan Pemberdayaan Masyarakata Desa (BPMD), meminta pada semua desa sesuai mekanisme petunjuk teknis (juknis) seperti pembuatan Badan Usaha Milik Desa Vumdes).

“Dari 127 desa di 15 kecamatan yanag ada di Kolaka Utara, sekitar 30 persen Pemerintah Desa (Pemdes) belum membentuk Bumdes dengan alasan belum membuat Perdes,” ujar Kepala BPMD Kolut, Ashar.

Ia meminta, seluruh Kades agar segera membuat Bumdes yang bertujuan sebagai lokomotif pembangunan ekonomi lokal tingkat desa yang didasarkan pada kebutuhan, potensi, kapasitas desa untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa.

“Dasar pembentukan Bumdes sebagai lokomotif pembangunan di desa lebih dilatar belakangi pada prakarsa pemerintah dan masyarakat desa dengan berdasarkan pada prinsip kooperatif, partisipatif, dan emansipatif dari masyarakat desa,” imbuhnya.

Olehnya itu, dengan dana desa serta adanya Bumdes diharapkan tingkat kesejahteraan warga desa dapat berubah ketahap yang lebih baik. “Dana desa di peruntukan untuk peningkatan kesejateraan masyarakat desa, sehingga dalam setiap program yang akan didanai harus sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat desa,” terangnya.
Ia juga meminta untuk bersama mengawasi dan memantau pengelolaan dana desa dan mengharamkan upeti atau sogok menyogok dalam pengurusan dana desa.

“Kalau ada oknum Kades baik yang berstatus sebagai Kades devinitif atau Kades pejabat sementara (Pjs) yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) yang main-main dalam pengelolaan dana desa harus di laporkan dan dipertanggungjawabkan” katanya.

lanjut Ashar, dirinya juga menekankan agar pegawai dijajarannya jangan main-main dengan dana desa yang penyaluranya langsung di rekening desa. Apalagi sampai ada pegawai BPMD yang memungut upeti dan sogok menyogok dalam dana desa harus di laporkan.
“Diakhir masa pengabdian saya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), saya harus mampu menunjukan dedikasi dan royalitas pada bangsa dan negara, pimpinan serta masyarakat dengan tidak mencedrai pengabdian saya dengan melakukan perbuatan yang melanggar hukum karena jabatan dan status saya,”bebernya (k2)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Latest

To Top