Ulah Oknum Wartawan yang Meresahkan Tak Bisa Ditolerir – KOLAKA POS

KOLAKA POS

BERITA UTAMA

Ulah Oknum Wartawan yang Meresahkan Tak Bisa Ditolerir

KOLAKA POS, KOLAKA – Ulah sejumlah oknum wartawan yang ditengarai melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan etika jurnalis, yang mengakibatkan sejumlah Kepala Desa (Kades) di kabupaten Kolaka resah, akhirnya mendapat respon dari Pemda Kolaka.
Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Protokoler Pemda Kolaka, Amri Djamaluddin mengatakan, banyaknya laporan dari Kepala Desa tentang adanya tindakan oknum wartawan, yang telah menerima sejumlah dana publikasi kegiatan desa namun tidak menerbitkan beritanya sangat disayangkan. Pasalnya, berita yang telah dimuat tersebut oleh kepala desa akan dipertanggungjawabkan dalam laporan penggunaan dana desa. Jadi jika publikasi kegiatan desa yang telah dibayar oleh kepala desa itu tidak diterbitkan, maka akan menjadi temuan anggaran yang tak bisa dipertanggung jawabkan pada saat pemeriksaan laporan nanti.
“Adanya laporan dari kepala desa, yang mengatakan adanya ulah oknum wartawan yang telah menerima dana publikasi kegiatan, namun beritanya tidak diterbitkan sangat kita sayangkan. Seharusnya ini tidak boleh terjadi, sebab kasian kepala desa, nantinya dia tidak bisa mempertanggungjawabkan anggaran yang dikeluarkan itu karena bukti publikasinya tidak ada. Seharusnya ini tidak boleh terjadi,” kata Amri Djamaluddin.
Untuk menghindari hal ini kembali terjadi, mantan Kabid Pemberdayaan Masyarakat BPM dan Pemdes Kolaka ini menegaskan, bahwa Kepala Desa tidak lagi membayarkan biaya apapun yang terkait dengan media, jika tidak disertai dengan berita atau iklan yang telah diterbitkan terlebih dahulu. Bahkan kata dia, jika perlu wartawan yang akan menawarkan kerjasama berupa publikasi kegiatan ataupun iklan, harus mendapat persetujuan dari Kepala Desa setempat atau Kepala BPMD dan Pemdes Kolaka.
“Kami berharap agar Kepala Desa tidak membayarkan biaya publikasi, atau biaya iklan jika berita atau iklan yang dimuat itu belum terbit, itupun harus telah mendapat persetujuan dari kepala desa setempat ataupun dari pihak BPMD. Jika tidak maka jangan mengeluarkan biaya apapun, karena nantinya akan merugikan juga para kepala desa,” terang Amri.
Sementara itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kolaka, Muh. Armin Arsyad menambahkan, tindakan oknum yang mengaku sebagai wartawan namun tidak menjalankan kode etik jurnalistik adalah tindakan yang sangat mencederai profesi wartawan. Untuk itu kata dia, seharusnya oknum tersebut tidak lagi melakukan perbuatan itu karena disamping melanggar kode etik jurnalistik, juga sangat berpotensi terjadinya tindak pidana penipuan, intimidasi maupun pemaksaan.
“Saya malah tegaskan jika ada kepala desa yang merasa ditipu, atau diintimidasi oleh oknum yang mengaku sebagai wartawan hendaknya tidak perlu takut untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian, dan kami dari PWI siap membantu dan mendampingi kepala desa dalam proses hukum. Sebab, apapun alasannya jika tindakan yang merugikan nama baik profesi wartawan namun merugikan pihak lain, sama sekali tak bisa ditolerir,” tegas Armin. (cr3)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Latest

To Top