Siapa Tersangka Kasus Studi Banding 124 Kades di Muna? – KOLAKA POS

KOLAKA POS

BERITA UTAMA

Siapa Tersangka Kasus Studi Banding 124 Kades di Muna?

Net/Ilustrasi

Net/Ilustrasi

KOLAKA POS, RAHA – Kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Raha patut dipertanyakan. Pasalnya, hingga kini Kejari Raha masih malu-malu dalam menetapkan siapa tersangka dugaan kasus korupsi pada program Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Muna, terkait biaya studi banding 124 Kepala Desa (Kades) se-Kabupaten Muna, ke Yogyakarta pada 2015 lalu yang menggunakan ADD APBD Muna.
Padahal, status dugaan kasus peyelewengan uang Negara itu sudah dinaikan statusnya menjadi penyidikan. Sejumlah penyelenggara kegiatan dari pemerintah daerah (Pemda) Muna, yakni kepala BPMPD La Palaka, Kepala Bidang Pemerintahan Desa Nazaruddin Saga dan bendahara BPMPD serta kepala BPPKAD Muna Ratna Ningsih, sudah ditetapkan sebagai terperiksa dalam kasus studi banding tersebut.
“Belum ada penetapan tersangka,” ujar Kasi Intel Kejari Raha La Ode Abdul Sofian pada Kolaka Pos saat di temui di kantornya, Rabu (20/7).
Menurutnya, Kejari Raha masih terus melakukan penyidikan atas dugaan kasus korupsi biaya studi banding program BPMPD Muna 2015 itu.
“Belum bisa kita ini (tetapkan tersangka, red). Tunggu saja hasil penyidikan. Kalau sudah ada hasil baru ada yang ditetapkan (tersangka, red),” tandasnya.
Sementara itu, Kepala BPMPD Muna La Palaka, kaget setelah mendengar jika kasus indikasi penyalahgunaan anggaran studi banding tersebut dinaikan statusnya menjadi penyidikan.
“Statusnya kami belum tahu, kami juga tunggu informasi dari mereka (Kejari Raha, red). Tapi kita sudah diperiksa untuk dimintai keterangan. Waktu itu saya hanya dimintai keterangan karena saya juga ikut bersama-sama ke Yogja, atas nama Pemda mendampingi mereka (Kades, red) disana,” ujar La Palaka pada Kolaka Pos saat ditemui di kantornya.
La Palaka membantah, jika BPMPD Muna sebagai penyelenggara kegiatan telah memungut biaya sebesar Rp10 juta, seperti yang diungkapkan oleh Kejari Raha.
“Bukan Rp10 juta tapi Rp6,5 juta perkepala desa. Jadi uang Rp6,5 juta itu untuk biaya makannya, tiketnya dan studi lapangan,” tandasnya.
Untuk diketahui, pernyataan Kepala BPMPD Muna La Palaka itu berbeda jauh dari pernyataan sebelumnya yang dikemukakan Kepala Bidang Pemdes Nazaruddin Saga. Sebab, dari informasi yang dihimpun Kolaka Pos, Nazaruddin Saga menyebutkan bahwa anggaran pemberangkatan 124 kades itu, bersumber dari ADD APBD Muna 2015 yakni Rp10 juta perdesa. Ada dua lokasi desa yang akan dijadikan tujuan studi banding yang berlangsung selama lima hari itu, yakni Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul dan Desa Karangrejo Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul. (m1)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Latest

To Top