Belasan Kades di Mubar Terancam Dipenjarakan – KOLAKA POS

KOLAKA POS

BERITA UTAMA

Belasan Kades di Mubar Terancam Dipenjarakan

Belum Setor LPJ ADD dan DD 2015

KOLAKA POS, LAWORO – Belasan Kepala Desa (Kades) di Muna Barat (Mubar) terancam diseret ke meja hijau. Pasalnya, dari 81 desa yang ada di Mubar terdapat 13 desa yang belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dana desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), untuk tahun anggaran 2015. Padahal, sesuai aturan dana yang dikucurkan melalui APBN dan APBD itu, sudah harus dilaporkan realisasinya paling lambat Januari 2016.
Hal ini tentunya membuat “cacat” program pemerintah daerah Mubar, guna menggenjot pelaksanaan pembangunan hingga ke desa-desa.
Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Lurah Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Mubar, Ali Fakara Hara mengatakan, pihaknya telah menekankan kepada Kades yang dianggap bandel agar segera menyerahkan LPJ itu. Bahkan ia mengaku telah beberapa kali memperingatkan Kades agar secepatnya memenuhi tanggungjawabnya. Sebab, apabila LPJ ADD dan DD tahun lalu belum rampung maka akan mengakibatkan ADD dan DD tahun berikutnya ditunda. “LPJ ini merupakan salah satu syarat untuk pencairan ADD dan DD tahun 2016. Apabila Kades tidak menyerahkan LPJ tahun lalu, maka dipastikan pencairan ADD dan DD 2016 akan tertunda,” ungkapnya.
Ia menambahkan, meski nantinya dana yang kucurkan oleh pemerintah pusat itu sudah masuk di kas daerah, namun tetap tidak bisa dicairkan jika belum melengkapi dokumen LPJ.
Menanggapi persoalan tersebut, salah satu tokoh pemuda di Mubar La Ode Ghohi, mempertanyakan kinerja para Kades hingga tidak menyerahkan LPJ. Hal ini tentunya akan menghambat pembangunan , terutama program-program pemerintah di desa setempat secara otomatis akan terbengkalai. Menurutnya, seharusnya Kades tidak memiliki kendala untuk pelaporan LPJ karena dananya telah digunakan. “Seharusnya Kades sudah melaporkan LPJ ini supaya diketahui pembangunan apa yang telah dilaksanakan di masyarakat selama turunnya anggaran ADD 2015,” ujarnya.
Sebelumnya sejumlah masyarakat Desa Wuna mengeluhkan ketidaktransparanan Kades Wuna periode lalu dalam mengelola anggaran ADD dan DD. Bahkan masyarakat menduga telah terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana itu. Padahal pengelolaan keuangan desa telah diatur dalam Undang-Undang pasal 27 poin (D) nomor 6 tahun 2014.
Bukan hanya itu, menurut salah satu warga yang enggan namanya dikorankan mengatakan, selama dua periode menjabat Kades sebelumnya tidak pernah terbuka dengan masyarakat mengenai dana-dana yang masuk di desa. “Seharusnya kades dan aparat desa lainnya proaktif dan transparan dalam pengelolaan dana-dana yang masuk ke desa kami. Justru yang terjadi sebaliknya, bayangkan saja jumlah ADD dan DD tahun lalu lebih dari Rp 300 juta yang mereka bangun hanya beberapa unit sumur,” kata warga tersebut.
Bahkan tak menutup kemungkinan, mereka akan melaporkan permasalahan tersebut ke Kejaksaan atau ke Kepolisian. Langkah itu diambil sebagai upaya menimbulkan efek jera agar timbul kesadaran bertanggungjawab.
Jahili, warga Desa Wuna lainnya yang terlibat dalam proyek penggalian sumur mengatakan, realiasasi anggaran gali sumur di desa Wuna sebesar Rp12 juta per unit. “Kami terima upah kerja itu Rp4,5 juta untuk satu unit sumur, sisanya untuk biaya bahan,” bebernya.
Mantan Kades Wuna, Mukadas saat dikonfirmasi membenarkan anggaran yang masuk ke Desa Wuna tahun 2015, untuk ADD sebesar Rp92 juta sementara DD Rp241 juta. “Memang totalnya itu Rp333 juta, dan kita sudah bangunkan sumur untuk kepentingan masyarakat itu sendiri, masih ada sisanya sekitar Rp41 juta,” ungkapnya. Ia juga mengakui hingga saat ini belum menyerahkan LPJ penggunaan dana itu ke dinas terkait.
Sementara itu, Pj Kades Wuna La Ode Arwaha, S.Sos, meminta kepada aparat desa sebelumnya yang notabenenya salah satu Kades yang tidak melaporkan LPJ ADD dan DD 2015, untuk segera menyerahkan dokumen yang diminta oleh BPMD itu. Sebab menurut Kepala Seksi Operasional Satpol PP Mubar ini, apabila ADD dan DD 2016 tertunda maka apa yang telah diprogramkan pemerintah desa yang baru tidak dapat direalisasikan. Ia juga menghimbau agar Kades sebelumnya transparan dalam pelaporan LPJ-nya agar masyarakat dapat mengetahui pos-pos penggunaan dana-dana sebelumnya. “Jangan sampai ada laporan-laporan fiktif yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,“ katanya.
Berdasarkan data dari BPMD beberapa Kades yang belum melaporkan LPJ ADD dan DD 2015, diantaranya Kecamatan Wadaga yaitu Desa Lindo, Lakanaha dan Katobu. Untuk di Kecamatan Lawa, Desa Watumelaa, Latugho dan Lagadi. Sementara di Kecamatan Barangka Desa Wuna. Kecamatan Sawerigadi Desa Waukuni. Kecamatan Tikep Desa Wandoke, Katela dan Sidomakmur. Kecamatan Tiworo Utara, Desa Tiga dan desa Tondasi. (p2/)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Latest

To Top