Tambang Galian Batu Sirtu PT SJS Diduga Tak Miliki UKL-UPL – KOLAKA POS

KOLAKA POS

BERITA UTAMA

Tambang Galian Batu Sirtu PT SJS Diduga Tak Miliki UKL-UPL

Lokasi kegiatan tambang PT SJS.FOTO : Mirwanto/Kolaka Pos

Lokasi kegiatan tambang PT SJS.FOTO : Mirwanto/Kolaka Pos

KOLAKA POS, KOLAKA – Usaha tambang galian batu tasirtu milik PT. Satria Jaya Sultra (SJS) di sungai Lamekongga Kelurahan Ngapa Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka, diduga tak memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup- Upaya Pemantauan Lingkungan HIdup atau dokumen UKL-UPL. Padahal kegiatan tambang galian tersebut tergolong kegiatan yang masuk kualifikasi yang harus memiliki dokumen tersebut. Terlebih lagi kegiatan yang dilaksanakan tersebut telah merubah kondisi dan bentang sebagian sungai Lamekongga dengan menggunakan alat-alat berat berupa Ekskavator menjadi luas dan dalam.
Kepala Bidang Lingkungan Hidup BLHK Kolaka, Agus Andy Kepada Kolaka Pos yang ditemui diruangannya kemarin membenarkan jika selama ini PT. SJS tidak memiliki dokumen UKL dan UPL terkiat kegiatan galian tasirtunya tersebut. “Setahu saya kalau disini tidak pernah mengurus izin dan dokumennya itu, atau belum pernah ada sama sekali,” papar Agus Andy. Padahal menurutnya, jika melihat dari kualifikasi dan kegiatan yang dilakukan oleh PT. SJS tersebut seharusnya memilki dokumen UKL-UPL tersebut. “Kalau di sini di Kabupaten Kolaka kita wajibkan itu, UKL-UPK, dengan indikator jika itu dilakukan menggunakan alat mekanis atau alat berat, besaran dan luasannya serta jangka waktunya, apalagi kalau di daerah aliran sungai itu juga harus melibatkan Balai DAS,” ujarnya.

Lanjutnya, UKL merupakan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup sedangkan UPL adalah Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang diwajibkan dalam kegiatan yang indikatornya seperti yang disebutkannya. Sebab dokumen UKL-UPL berfungsi sebagai panduan pengelolaan lingkungan dalam menjalankan kegiatan yang dimaksud.
“Dalam dokumen UKL-UPL disitu sudah diatur berapa dia gali, kedalamnnya, luasannya dan sebagainya, apa dampaknya seperti longsor, erosi, jadi dokumen itu intsrumennya melakukan kegiatan, akalau tidak ada itu bagaimana mengendalikan dampaknya, apa pedomannya?,” jelas Agus Andy.

Meski tak memiliki dokumen tersebut, PT. SJS masih terus melakukan aktifitasnya di sungai Lamekongga tersebut dan bahkan membuat penampungan ribuan ton galian tasirtunya tersebut. Menurut Agus Andy, Pihak BLHK Kolaka tidak bisa berbuat banyak sebab harus melihat pemberi izinnya dulu. “Kalau dibilang ilegal saya tidak tahu, kita lihat dulu perizinannya, kalau ada izinnya berarti izinnya yang tidak memperhatikan persyaratan admnistrasi, bisa dihentikan seharusnya namun yang menghentikan yang memberi izin, kalau dikita ini apanya kita mau hentikan dokumennya saja tidak ada,” ujarnya.

Walaupun demikian kata Agus Andy, pihaknya menunggu aduan dari masyarakat terkait hal tersebut untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya. “Kalau ada aduan silahkan, nanti kita rekomendasikan,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pertambangan Umum Dinas Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) Kabupaten Kolaka, Muhammad Ikhsan yang dikonfirmasi mengatakan jika proses perizinan untuk seluruh kegiatan pertambangan termasuk kegiatan Galian C sudah bukan kewenangan pihak dinas ESDM Kabupaten lagi. Dia juga mengaatakan bahwa sepengetahuannya belum pernah memproses izin galian tasirtu Pt. SJS tersebut.”Kalau maslah izin bukan lagi kewnwnagna kami sekarang, dan sepengetahuan saya belum oenrah proses izin galian C PT. SJS yang dimaksud,” tuturnya singkat. (cr4)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Latest

To Top