Tujuh Raperda Disahkan – KOLAKA POS

KOLAKA POS

Kolaka Timur

Tujuh Raperda Disahkan

Suasana penetapan tujuh Raperda menjadi Perda.FOTO : Sofyan/Kolaka Pos

Suasana penetapan tujuh Raperda menjadi Perda.FOTO : Sofyan/Kolaka Pos

KOLAKA POS, TIRAWUTA  – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kolaka Timur (Koltim), kemarin (13/7) kembali menelurkan Peraturan Daerah (Perda) baru. DPRD Koltim menetapkan tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Perda dalam rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Hj, Rahmatia Lukman dan dihadiri Bupati Tony Herbiansyah dan Wakil Bupati Andi Merya Nur, serta semua anggota DPRD dan SKPD.
Bupati Koltim Tony Herbiansyah mengatakan, di 2016 sesuai program legislasi daerah, ada 14 Raperda yang diusulkan Pemkab Koltim secara resmi. Bahkan usulan ini dibahas DPRD. Adapun hasil pembahasan dan sinkronisasinya telah dilakukan sejak tahun lalu, dari ke 14 Raperda ada tujuh Raperda yang sudah mendapatkan persetujuan dengan Nomor 188.342/18/2016 dan 170/107/2016 antara Kepala Daerah dengan DPRD Koltim.

“Jadi ada tujuh Raperda yang sudah dikonsultasikan ke Pemerintah Provinsi, sehingga DPRD dan Pemerintah Koltim membahas Raperda yang sudah disepakati,” ungkapnya kemarin.

Ia mengungkapkan tujuh Raperda yang telah ditetapkan yakni Sistem Pendidikan Daerah, Sistem Pelayanan Publik di bidang Kesehatan. Selain itu, Raperda tentang Hibah Daerah serta penyertaan modal kebadan Usaha milik daerah. Raperda tentang kesehatan Ibu Bayi baru lahir dan balita (KIBBLA). Pemerintahan desa dan Raperda tentang Pemilihan Kepala Desa, serta Raperda tentang ketentraman dan ketertiban umum.

“Dalam Raperda telah mengatur Sistem Pengelolaan Pendidikan tingkat Dasar dan Menengah sesuai kewenangan Pemerintah Daerah. Raperda tentang sistem pelayanan Publik bidang kesehatan, substansinya ini mengatur sistem dan standar pelayanan publik dibidang kesehatan, hal tersebut sudah tertuang dalam perundang undangan. Raperda tentang Hibah Daerah serta penyertaan modal kebadan Usaha milik daerah. Raperda tentang kesehatan Ibu Bayi baru lahir dan balita (KIBBLA). Sedangkan, Pemerintahan desa dan Pemilihan Kepala Desa merupakan amanat dari Undang undan Nomor 6 tahun 2014 tentang desa untuk persyaratan menjadi kepala desa,” terangnya.
Ia menjelasnkan, tujuh Raperda yang sudah disepakati DPRD dan Pemkab Koltim merupakan substansinya bersifat normatif dan tidak wajib dievaluasi, sebab Raperda ini telah memiliki landasan Hukum dalam pelaksanaan tugas tugas Pemerintahan.

“Dengan ditetapkan Raperda ini saya mengajak kepada seluruh warga Koltim, mari kita bersama bahu membahu antara pemerintah daerah dengan DPRD serta seluruh Stakeholder untuk menata dan mempercepat pembangunan dikoltim, sesuai visi dan Misi bahwa Koltim adalah merupakan wilaya Agrobisnis yang unggul dan berdaya saing,” tandasnya. (m2)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Latest

To Top