Buat Jalan Tani di HPT, Dua Desa Bakal Diproses Hukum – KOLAKA POS

KOLAKA POS

Kolaka Utara

Buat Jalan Tani di HPT, Dua Desa Bakal Diproses Hukum

ok berangKOLAKA POS, LASUSUA – Tindakan yang dilakukan Desa Leleulu, Kecamatan Tolala dan desa Tinukari kecamatan Wawo kabupaten Kolaka Utara (Kolut) membuka jalan tani di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), membuat Dinas Kehutanan (Dishut) berang. Pasalnya, tindakan yang dilakukan dua desa tersebut melanggar aturan, sehingga Dishut Kolut akan memprosesnya secara hukum.

Kepala Dinas Kehutanan Kolut, Tahrim Hodi mengatakan, bahwa kedua Kades tersebut telah disurati dan dipanggil. Namun Kades tersebut juga masih membandel bahkan melanjutkan pembangunan jalan tani dengan dalih permintaan warga, padahal itu melanggar aturan. Atas dasar tersebut, Dishut akan melaporkan ke polisi. “Kita sudah surati dan di dipanggil. Namun jika masih tetap melakukan pembangunan jalan tani maka kami akan proses hukum. Jangan seenaknya Kades membuat jalan tani dan jalan produksi di dalam hutan tanpa koordinasi kepada kami apalagi dengan pembiayaan Dana Desa,” katanya.

Ia mengungkapkan, di dalam kawasan hutan tidak diperuntukan melakukan aktifitas apapun terkecuali ada izin dari menteri melalui rekomendasi dari Balai Provinsi Sultra. “Para kepala desa salah pengertian HL, dan HPT bisa digunakan untuk pembukaan jalan tani melalui Dana Desa, kesalahan Kades tidak ada laporan ke dinas kehutanan Kolut. Untuk pembukaan jalan tani di wilayahnya apakah masuk dalam kawasan atau tidak, apalagi setiap desa sudah memiliki peta kawasan di setiap desa jadi tidak ada alasan kalau mereka mengatakan tidak mengetahui kawasan hutan,” tegasnya.

Ia mengatakan, saat ini desa Tinukari telah menghentikan pekerjaan jalan tani di HPT sementara desa Leleulu masih ngotot melakukan pengerjaan jalan tani itu. “Seperti yang dikatakan pejabat Kepala Desa Leleulu Sitti Aisyah yang dihubungi via celulernya bahwa dia berani mengerjakan untuk pembukaan jalan tani dengan anggaran Dana Desa itu karena usulan dari masyarakat desa sendiri. Kalau yang dibangun bukan pembukaan jalan tani, kembalikan saja uang negara itu katanya masyarakat. Dan mau diapa kalau masyarakat yang mengusulkan, dan ngotot untuk pembukaan jalan tani. Jadi mau diapakan itu masyarakat kalau sudah telanjur pembukaan jalan tani,” ungkapnya mengutip pertakaan Kades Leleulu.

Lebih lanjut dia menuturkan, Kades itu mengaku sebenarnya menolak untuk pembukaan jalan tani, namun tuntutan masyarakat supaya dana desa di gunakan untuk pembukaan jalan tani. “Adapun tuntutan masyarakat untuk jalan tersebut, saya penanggung jawab di desa Leleulu, untuk melaporkan kepihak kehutanan kolut, tetapi masyarakat menolak untuk di laporkan hal pembukaan jalan tani tersebut, ” yaa pasrah saja apa maunya masyarakat,” kutipnya lagi.(Cr2)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Latest

To Top