Pansus DJL Sampaikan Laporannya Dalam Paripurna – KOLAKA POS

KOLAKA POS

BERITA UTAMA

Pansus DJL Sampaikan Laporannya Dalam Paripurna

Parmin Dasir : Pencantuman 1 Rupiah Perkilo Pelecehan Nilai, Alot Pembahasan Pansus DJL

 

KOLAKA POS, KOLAKA – Setelah sekian lama bertugas dan beberapa kali diperpanjang, Panitia Khusus (Pansus) yang dibentuk oleh DPRD Kolaka menengahi berbagai persoalan di perkebunan Kelapa Sawit Pt. Damai Jaya Lestari (DJL) akhirnya kemarin dapat menyampaikan laporan dan kesimpulannya dalam rapat paripurna DPRD Kolaka untuk itu. Sayangnya dalam rapat paripurna tersebut ketua DPRD Kolaka Parmin Dasir sempat menegur pihak sekretariat DPRD karena tidak menyiapkan soft copy laporan Ketua Pansus.
“Pihak sekretariat ini tolong diperhatikan copyanya, saya lihat sudah beberapa kali ini terjadi dalam rapat paripurna copyan tidak diperbanyak,” ungkap Parmin Dasir dalam Sidang yang dipimpinnya itu dengan nada agak marah.
Sementara itu dalam laporan ketua Pansus pada rapat paripurna tersebut, beberapa anggota DPRD mempertanyakan mengenai kesiapan kontribusi perusahaan DJL terhadap setiap kali pengapalan hasil produksi minyak CPOnya yang dinilai terlalu kecil.
“Ini satu rupiah per kilonya kalau kita lihat sangat kecil nilainya, berapa sih dibanding penghasilan PT. DJL selama ini, jadi coba dipikirkan kembali mengenai ini,” papar Musdalim Zakir, legislator PKPI dalam paripurna tersebut.
Sementara itu legislator Golkar Muh. Anis Pamma, menilai pencatuman angka 1 rupiah akan menghambat proses komunikasi antar DJL dan Pemda yang saat ini sedang dilangsungkan. “Saya tidak setuju adanya angka satu rupiah, jangan sampai kita sepakati disini ternyata dalam komunikasi antara pemda dan DJL yang saat ini sedang berlangsung yang terjadi bukan satu rupiah, jadi menurut saya ini angka satu rupiah bisa menghambat proses komunikasi Pemda dan DJL,” ujarnya.
Sementara itu menanggapinya Ketua DPRD, Parmin dalam rapat itu juga setuju jika bukan ranahnya pansus DPRD menentukan nilai rupiahnya. Parmin juga bahkan sempat menyatakan bahwa pencantuman nominal 1 rupiah perkilo adalah pelecehan nilai. “Ini ada pelecehan nilai disini kalau dicantumkan, sehingga saya memang sepakat bukan ranahnya pansus menentukan nilai rupaihnya,” tuturnya.
Menjawab hal itu, Ketua Pansus DJL, Rusman yang juga legislator Demokrat menyatakan bahwa nilai satu rupiah tersebut adalah usulan dari pihak DJL, bisa saja berubah tergantung kondisi keuangan perusahaan. “Satu rupiah perkilo itu kan baru usulan atau tawaran dari DJL, itu bukan kesepakatan, mereka juga bilang bisa saja berubah jika kondisi keuangan membaik, dan kita juga harus ingat tidak ada aturan juga mereka akan kewajiban mengenai ini kontribusi ini, saya kira yang terpenting adalah mengenai kesediaan mereka memberikan kontribusi, ngapain juga banyak-banyak baru ternyata tidak ada aturannya lalu kita semua diikat,” paparnya.
Selain kesiapan PT DJL dalam memberikan kontribusinya sebesar 1 rupiah perkilo setiap hasil penjualan CPOnya, Dalam kesempatan itu Ketua Pansus, Rusman juga melaporkan beberapa hasil dari kerja Pansus DPRD diantaranya, mengenai kesepakatan bagi hasil kebun plasma dengan pemilik lahan dimana pihak DJL menyatakan siap ditinjau ulang atau diadakan perbaikan.Selain itu DJl juga menyatakan akan berupaya meningkatkan upah pendapatan pekerja kelapa sawit sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
Dilaporkan pula oleh Pasnus bahwa Pt DJL akan membayar berbagai kewajibannya seperti pajak, izin-izin atau lain sebagainya di kas-kas yang sudah ditunjuk oleh pemda. Selain itu dalam partisipasi menyikapi pembangunan yang dilaksanakan Pemda Kolaka, maka perusahaan DJL akan menyahutinya sesuai dengan kemampuan perusahaannya. (cr4/hen)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Latest

To Top