Bupati dan Ketua DPRD Belum Tandatangani NPHD – KOLAKA POS

KOLAKA POS

BERITA UTAMA

Bupati dan Ketua DPRD Belum Tandatangani NPHD

KOLAKA POS, BOMBANA – Meski tahapan penyelenggaraan pilkada kabupaten Bombana berjalan baik sejak tanggal 19 Juli lalu, namun sampai saat ini Naskah Pemberian Hibah Derah (NPHD) Panwaslu belum juga ditandatangani Ketua DPRD dan Bupati Bombana H.Tafdil.

Berdasarkan informasi yang diterima oleh awak media di ruang kerja ketua Komisioner Darma Panwaslu pekan lalu,mengatakan bahwa meski hanya selaku saksi dalam penandatangan NPHD tersebut ketua DPRD dalam hal ini Andi Firman belum bersedia menandatangani NPHD tersebut dengan alasan belum jelas.

Sementara itu,menurut komisioner panwaslu devisi pencegahan pengawasan dan hubungan antar lembaga Hasdin Nompo S.Sos mengatakan kalau Bupati Bombana H.Tafdil yang sampai saat ini belum menandatangani NPHD tersebut masih berada di luar ibu kota atau luar daerah. Hal itu berhubungan dengan safari ramadhan di berbagai wilayah kabupaten Bombana.

“Bupati Bombana sudah memberikan sinyal yang baik,kemungkinan dalam jangka waktu dekat ini dia akan menandatangani NPHD tersebut sesuai info yang kami terima,”ungkap mantan kasubag humas dan protokelor DPRD kabupaten Bombana itu.

“Anggaran kami sudah disetujui pada saat pembahasan APBD induk yang lalu,jika NPHD ini tidak di tanda tangani secara otomatis ini akan mempengaruhi kinerja panwaslu daerah,”ungkapnya.

Ia juga menambahkan NPHD tersebut sangat berpengarauh terhadap kinerja panwaslu untuk menjalankan tugas pokoknya,sebab NPHD salah satunya menyangkut anggaran.
“Tidak bisa cair anggaran panwaslu ketika NPHD belum di tandatangani dan di register di pusat,”tuturnya.

Berdasasrkan hasil kesepakatan pada saat pembahasan APBD induk anggaran panwaslu sebesar 5,2 miliar,namun melihat kebutuhan kerja dan penambahan honorium berdasarkan surat edaran kementrian keuangan dan banwaslu sehingga mengalami penambahan anggaran,setelah di akumalasi panwaslu harus menambah anggaran sebesar 2 miliar dengan total 7 miliar lebih,namun yang menjadi prioritas utama panwaslu daerah yakni anggaran yang sudah di sepakati pada saat pembahasan APBD tahun 2016.
“Itu sudah secara keseluruhan berdasarkan surat edaran kementrian keuangan S-417/MK.02/2016 tentang honororium pengwasan tahapan pemilihan gubernur,bupati walikota yang merujuk pada keputusan Bawaslu,0107/K.Bawaslu/PR.03.00/IV/2016 tentang standar kebutuhan pendanaan kegiatan daerah,” katanya.

Dijelaskan, kami selaku komisioner sekiranya pihak yang terkait yang terlibat dalam NPHD ini,dapat memberikan respon yang baik,sehingga tahapan pemilukada. Bisa berjalan sesuai tahapan yang ada,”harap Hasdin (K6/hen)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Latest

To Top