Pernyataan Kadisdukcapil Bingungkan Warga Muna – KOLAKA POS

KOLAKA POS

BERITA UTAMA

Pernyataan Kadisdukcapil Bingungkan Warga Muna

KOLAKA POS, RAHA – Masyarakat Kabupaten Muna kembali dibingungkan dengan surat pernyataan yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kadisdukcapil) Kabupaten Muna Abdul Munir. Sebab hanya berselang dua hari, Kadisdukcapil Muna itu telah mengeluarkan dua surat pernyataan yang berbeda, terkait dengan adanya dugaan masyarakat yang melakukan pemilihan ganda saat pesta demokrasi PSU jilid II digelar pada 19 Juni lalu.
Surat pernyataan Kadisdukcapil Muna tersebut yang dikeluarkan pada Selasa (22/6) lalu, yang ditandatangani diatas meterai menjelaskan bahwa Abdul Munir sebagai Kadisdukcapil Muna tidak pernah memerintahkan Sekretaris Disdukcapil Muna (Muhammad Sanusi) atau bawahannya untuk menandatangani Biodata WNI atau KTP sementara di wilayah kelurahan Wamponiki dan Raha 1 atau di lokasi PSU. Sedangkan, pada Surat pernyataan yang dibuatnya pada Kamis, (23/6), yang ditandatanganinya dengan menggunakan meterai 6000. menerangkan bahwa “pengurusan biodata di wilayah kelurahan Wamponiki dan Raha I adalah sah dikeluarkan oleh Disdukcapil Muna”. Tulis Abdul Munir.
Namun, dalam pernyataan paragraf kedua Abdul Munir menerangkan bahwa “biodata kependudukan dikeluarkan berdasarkan data yang ada dalam komputer SIAK, biodata tersebut digunakan sebagai pengganti KTP yang sah untuk digunakan,” tutupnya dalam surat tersebut.
Yang membuat bingung masyarakat, Surat pernyataan yang dikeluarkan Kadisdukcapil Muna tersebut, dikeluarkan secara bertahap disaat kedua kubu simpatisan pendukung paslon yakni Rusman Emba-Malik Ditu dan Dokter Baharuddin-La Pili menggelar aksi di halaman kantor Disdukcapil.
“Inikan surat pernyataan yang pertama keluar itu, disaat pendukung nomor 3 demo pada Rabu (22/6). Dalam suratnya itu, Abdul Munir menyatakan tidak pernah memerintahkan sekretarisnya membuat KTP. Sedangkan pada saat pendukung nomor 1 demo pada Rabu (23/6), Abdul Munir kembali mengeluarkan surat pernyataan bahwa dia mensahkan kalau pengurusan biodata diwilayah kelurahan Wamponiki dan Raha I itu sah dikeluarkan oleh Disdukcapil. Apa maksudnya ini,” heran La Ode Hasani pada Kolaka Pos.
Lanjut La Ode Hasani bahwa seorang pejabat pemerintahan harus tegas dan netral dalam mengambil keputusan “Seorang pejabat itu harus netral. Tidak boleh plinplan. Ini keputusan yang membingungkan ini, seperti “adu domba”, kata warga Kecamatan Katobu itu
Tidak hanya itu, tanggapan berbeda juga disampaikan oleh salah seorang warga Kecamatan Katobu, Nova. Ia menyebutkan bahwa kedua surat pernyataan yang di keluarkan oleh Kadisdukcapil Muna tersebut tidak sah karena tidak mempunyai nomor registrasi pemerintahan.
“Biar di tandatangani pake meterai tapi dua surat ini tidak sah. Kenapa tidak sah? Coba lihat baik-baik itu surat, tidak ada nomor registrasi dan juga tidak pake lampiran,” katanya
Sementara itu, Kadisdukcapil Muna Abdul Munir belum dapat dimintai keterangannya. Sebab saat Kolaka Pos bertandang ke kantornya (Disdukcapil Muna) pada Jumat (24/6) terkait beredarnya dua surat pernyataan yang di tulisnya itu, Namun Abdul Munir sedang tidak berada di kantornya “Lagi keluar Kadis, sudah sekitar satu jam,” ucap Pramu Kadisdukcapil Muna Aswan pada Kolaka Pos. (m1/hen)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Latest

To Top