Kadisdukcapil Muna Mengaku Tidak Terbitkan KTP – KOLAKA POS

KOLAKA POS

BERITA UTAMA

Kadisdukcapil Muna Mengaku Tidak Terbitkan KTP

KOLAKA POS, RAHA – Dugaan terjadinya tindak pelanggaran yang berimplikasi pada PSU jilid II di Muna terus disuarakan massa pendukung pasangan nomor 3, dr.Baharuddin-La Pili. Mereka menuding Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Muna sengaja mengeluarkan KTP jelang Pilkada, padahal telah disepakati agar tidak ada penerbitan KTP jelang PSU.

Ratusan massa yang tergabung dalam forum masyarakat peduli demokrasi dan pilkada terus menggelar aksi demostrasi mereka. Aksi tersebut merupakan ketiga kalinya yang terus disuarakan oleh para simpatisan pendukung pasangan calon berakronim Dokter Pilihanku sejak Senin ,(20/6) hingga kemarin, (22/6).
Nyaris terjadi bentrokan dengan aparat TNI/Polri, saat ratusan massa tersebut memaksa masuk di dalam kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna guna bertemu dengan kepala Disdukcapil Muna Abdul Munir. Tensi aparat pun semakin tinggi lantaran diantara massa itu melakukan pelemparan batu hingga akhirnya satu kaca jendela kantor Disdukcapil pecah.
Namun, kondisi panas kembali dapat diredakan ketika Dandim 1416 Muna Letkol ARH Hendra Gunawan menemui para demonstran dan menyahuti permintaan mereka untuk bertemu dengan Kepala Disdukcapil Muna Abdul Munir. “Sudah teriaknya itu. Turun, ayo turun, katanya mau mediasi, ayo sini turun,” ucap Letkol ARH Hendra Gunawan dengan nada keras memaksa orator aksi untuk berhenti berorasi.
Kedatangan ratusan massa di Kantor Disdukcapil Rabu siang itu, lantaran mereka menilai Disdukcapil melalui sekretarisnya Sanusi telah melakukan pelanggaran hukum saat penyelenggraan PSU Jilid II. “Sekretaris Dinas pencatatan sipil sudah melakukan pelanggaran dengan mengeluarkan dua KTP sebelum penyelenggaraan PSU jilid II digelar. Padahal tim paslon bersama pemda, aparat kepolisian dan Dinas pencatatan sipil telah menyepakati tidak mengeluarkan KTP maupun Kartu Keluarga jelang PSU jilid II. Jadi kedatangan kami, meminta pertanggung jawaban Sanusi,” kata Abdul Muis dalam orasinya.
Dikawal ketat aparat TNI/Polri, Kordinator aksi Abdul Muis dan keempat rekannya menemui kepala Disdukcapil Abdul Munir.
Pertemuan tertutup yang memakan waktu hingga satu jam lebih itu, para demonstran berhasil membuat Kepala Disdukcapil Muna untuk menulis surat pernyataan yang ditandatangani menggunakan materai.
Dalam surat pernyataan tersebut, Kepala Disdukcapil Muna Abdul Munir menerangkan bahwa, Ia sebagai kepala Disdukcapil Muna, tidak pernah menandatangani dan tidak pernah memerintahkan Sekretaris atau bawahannya untuk menandatangani Biodata WNI atau KTP sementara diwilayah kelurahan Wamponiki dan Raha 1 atau di lokasi PSU.
Dengan bermodalkan surat pernyataan dari Kepala Disdukcapil tersebut, ratusan simpatisan pendukung Dokter Pilihanku itu menuju kantor Daerah Bupati Muna untuk bertemu dengan Pj Bupati Muna Muhammad Zayat Kaimoeddin guna melaporkan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Disdukcapil tersebut.
Dikantor pemerintahan daerah kabupaten Muna, ratusan pengujuk rasa itu langsung disambut oleh Sekda Bupati Muna Nurdin Pamone, lantaran Pj. bupati Muna Muhammad Zayat Kaimoeddin sedang berada diluar kabupaten Muna.
Dalam penjelasan Sekda Muna Nurdin Pamone dihadapan ratusan demonstran, bahwa pemda Muna akan segera memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Disdukcapil dan Sekertarisnya tersebut. “Terkait aspirasi yang disampaikan, langkah kami yang pertama adalah kami akan memanggil dua pejabat yang bersangkutan yakni kadisnya dan sekertarisnya untuk memintai keterangannya. Kedua memerintahkan pada inspektorat untuk turun memeriksa kebenaran informasi atau laporan yang disampaikan ini,” jelas Nurdin Pamone.
Lanjut Sekda Muna itu, bahwa dalam proses setiap organisasi jika ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur sipil negara maka akan di proses sesuai mekanisme yang berlaku. “Sanksi kepada aparatur sipil negara jika terbukti adalah kita merujuk pada undang-undang nomor 53 tentang disiplin pegawai. Jadi tolong beri ruang pada kami untuk memanggil dan memeriksa kedua pejabat ini,” pinta Nurdin Pamone.
Usai mendapat penjelasan dari Sekda Muna, massa tersebut tidak ingin menerima begitu saja janji-janji yang diucapkan oleh Sekda Muna itu. Bahkan Abdul Muis mengancam akan menduduki kantor bupati Muna itu apabila pemda Muna tidak dapat mendatangkan Kepala Badan Inspektorat Kabupaten Muna di hadapan mereka. “Kami akan datang dengan massa yang lebih besar jika perlu kami akan duduki kantor bupati ini apabila kepala inspektorat tidak dihadirkan dihadapan kami,” ancam Abdul Muis.
Tidak ingin terjadi bentrok dihalaman kantor pemda Muna itu, Sekda Muna Nurdin Pamone menyahuti permintaan para demonstran tersebut. Hingga akhirnya Inspektur Pembantu Wilayah 4 Badan Inspektorat Muna La Ode Dawua menemui para pengunjuk rasa. “Jadi pada prinsipnya kita masih menunggu surat tugas dari kepala Inspektorat. Karena kepala Inspektorat masih di luar daerah. Insya allah sebentar malam dia akan balik. Kemudian besok (Kamis, 23/6) akan di bentuk tim pemeriksaan kasus tentang di catatan sipil itu,” terangnya
Setelah mendengar penjelasan dari Badan Inspektorat Kabupaten muna itu, ratusan massa itu langsung membubarkan diri. Namun mereka akan kembali menggelar aksi mereka pada Kamis (23/6) besok di kantor Inspektorat Muna. “Kami akan terus mengawal kasus ini, hingga ada tindakan dari inspektorat,” tandas Abdul Muis. (m1)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Latest

To Top