Kehadiran PNS Konsel Dinilai Minim, Sekda: Untuk Mengukurnya Harus Ada Indikator Jelas – KOLAKA POS

KOLAKA POS

Jazirah Sultra

Kehadiran PNS Konsel Dinilai Minim, Sekda: Untuk Mengukurnya Harus Ada Indikator Jelas

KOLAKA POS, ANDOOLO – Kehadiran Pegawai Negeri Sipil (PNS) Konsel yang dinilai sangat minim, ditepis Sekertaris Daerah (Sekda) Konsel Rachmi A Djufri. Sebab, untuk menentukan rajin atau malas seorang PNS, harus ada indikator salah satunya melihat daftar hadir setiap SKPD.

“Jadi PNS itu wajib hadir dulu, kan sudah digaji negara, wajib absen dengan menggunakan atribut ASN. Ini untuk mengukur kinerjanya, apakah sudah maksimal sehingga kita bisa menentukan apakah dia patut untuk mendapatkan reward atau tidak,” jelasnya.

Sehingga nantinya akan dilihat berdasarkan tabulasi dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD), hal ini sudah diinstruksikan melalui rapat ataupun apel gabungan, agar seluruh PNS wajib hadir Senin hingga Jumat.

“Jadi nantinya itu absen akan diambil oleh BKD untuk ditabulasi per SKPD, sehingga diketahui masing-masing SKPD sekian PNS yang hadir, kemudian dalam sebulan berapa hari kerja. Berapa kehadiran si A, B dan si C,” terangnya.

Setelah sudah ditabulasi lanjut dia, maka untuk menentukan sanksi tidak ragu lagi, jadi bukan hanya soal gaji saja yang akan ditahan. Namun, sesuai aturan PP No 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS.

“Kita menghitung kehadiran itu, bukan berdasarkan gaji melainkan kita tabulasi terhitung dari Mei, Juni dan Juli. Sehingga Juli nanti kita akan evaluasi hasil dari tiga bulan itu, kalau memang masih banyak yang melanggar, maka kita akan buka PP 53 untuk meneyesuaikan pelanggarannya, jadi tidak semena-mena memberikan teguran atau sanksi. Jadi seumpama si A daftar hadirnya selama tiga bulan kurang, itu kita akan sanksi berdasarkan aturan. Pasalnya saat kita mengeksekusi PNS tersebut, kemudian dia menggugat maka kita tidak takut lagi karena sanksi apa yang kita berikan sudah berdasarkan aturan PP 53 yang merupakan payung hukum kita. Jadi dalam satu tahun itu 46 kali tidak hadir maka itu sansksinya sudah pemecatan,” paparnya.

Rachmi menambahkan, kaitannya dengan pemberian gaji 13 dan 14 untuk tahun ini, tidak mempengaruhi dikarenakan hasil evaluasi berdasarkan tabulasi belum keluar.

“Kan hasil evaluasinya nanti bulan Juli keluar, sehingga kita belum bisa menilai orang apakah dia malas atau rajin. Sehingga itu akan tetap diberikan, adapun pencairan gaji 13 ini, sesuai informasi dari BKD Provinsi masih menunggu Juknis dari Menteri Keuangan,” bebernya. (k5)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Latest

To Top