Penerima Bansos Harus Berbadan Hukum – KOLAKA POS

KOLAKA POS

Metro Kolaka

Penerima Bansos Harus Berbadan Hukum

Net/Ilustrasi

KOLAKA POS, KOLAKA – Bantuan sosial (Bansos) yang diperuntukkan kepada kelompok nelayan bisa terhambat penyalurannya jika nelayan tidak memiliki badan hukum. Hal itu, dijelaskan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kolaka. H. Syafruddin di ruang kerjanya.

Syafruddin menyatakan, penerima bantuan tidak bisa hanya mengajukan proposal saja tetapi harus berbadan hukum, karena sudah sesuai UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. “Apakah berupa badan hukum koperasi atau yayasan kelompok nelayan, dan itu tidak masalah yang terpenting berbadan hukum, ini merupakan aturan baru kementerian,” ujarnya.

Menurutnya, peraturan ini sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang tentang menyebutkan setiap pengadaan barang atau jasa untuk kelompok nelayan haruslah berbadan hukum yang jelas. “Selama ini penerima bantuan tidak mengacu pada undang-undang tersebut, asal ada proposal kelompok bisa diberikan bantuan. Sekarang tidak bisa lagi, harus ada badan hukumnya yang bisa diberikan bantuan ,” ungkapnya.

Ia mengimbau kepada kelompok nelayan agar membentuk koperasi atau Badan Hukum yang jelas peruntukannya bagi nelayan itu sendiri. “Hal ini juga untuk memastikan agar bantuan tepat sasarannya, dan gampang dalam pengontrolanya,” paparnya.

Selain itu Syafruddin mengharapkan, agar setiap anggota kelompok nelayan memiliki kartu nelayan yang bisa dibuat di kantor DKP Kolaka gratis. Syarat pembuatan kartu nelayan cukup daftarkan di DKP Kabupaten dengan membawa KTP , sehingga bantuan yang digulirkan betul-betul tepat sasaran.”Selain badan hukum pada kelompok nelayan DKP Kolaka juga mempersyaratkan nelayan yang akan menerima bantuan wajib memiliki kartu nelayan,” tambahnya. (hud)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Latest

To Top