SKPD Diminta Rampungkan Data Aset Pemda Muna – KOLAKA POS

KOLAKA POS

Jazirah Sultra

SKPD Diminta Rampungkan Data Aset Pemda Muna

Suasana rapat kerja antara Pemda Muna dan DPRD Muna di ruang rapat DPRD Muna.FOTO : Ahmad/Kolaka Pos

KOLAKA POS, RAHA – Pejabat (Pj) Bupati Muna Muhammad Zayat Kaimoeddin meminta SKPD segera merampungkan data aset yang bakal disetor ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra). Pasalnya, tenggat waktu yang diberikan Pemkab Muna akan segera berakhir 9 Juni.

Pj. Bupati Muna Muhammad Zayat Kaimoeddin atau yang akrab disapa Derik itu mengatakan, permintaan itu merupakan buah dari penyerahan personil daerah ke pemprov beberapa waktu lalu di ruang Pola kantor Gubernur Sultra. Dimana, sejumlah pegawai yang mengabdi di Pemda Muna akan diserahkan ke Pemprov karena status pegawai daerah berubah, menjadi pegawai provinsi.

“Kalau bisa mulai hari ini sudah disetorkan ke Bagian Ortala nanti setelahnya akan disetor ke pemprov. Ini penting dilakukan karena juga menyangkut nama Pemda,” kata Zayat saat memimpin di ruang pertemuan Sekda, Selasa (7/6)

Terkait dengan persoalan pegawai Pemda Muna, Derik belum berniat menyetujui perpindahan yang masuk dari daerah lain. Kendati saat ini diatas mejanya sudah tersusun lampiran pindah tugas pegawai dari Muna Barat serta beberapa pegawai asal Kota Kendari. Sebab, keuangan Muna masih belum memungkinkan untuk penambahan pegawai tersebut.

Sementara itu, Kabag Ortala Setda Muna Waode Hartaty Sukarsih, memaparkan bahwa secara keseluruhan perpindahan pegawai ke Pemprov sudah hampir rampung. Namun, masih ada beberapa kekurangan yang bakal dilengkapi untuk kelengkapan administrasi.

“banyak aset yang masih belum terdata dengan rapi hingga penyerahan belum bisa dirampungkan. Secara rinci, data yang belum memenuhi syarat itu berasal dari kurangnya dokumen personel. Data itu merupakan kelengkapan SK terbitan 80 persen dan 100 persen serta lembaran SK pangkat terakhir. Serta data PUPNS juga dan NIP terbaru,” katanya

Olehnya itu, Hartaty berharap sebelum waktu akhir yang ditentukan pihak pemprov semua sudah diserahkan ke Ortala.

“Sebenarnya sebagian sudah ada hanya saja belum lengkap. Seperti kehutanan bangunan-bangunannya yang belum terdata. Dari Diknas adalah sekolah-sekolahnya. Lainnya lagi kendaraan berupa mobil dan motor,” paparnya

Bahkan Hartaty mengatakan penetapan batas akhir dari pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri yakni pada 13 Juni mendatang. Di tanggal tersebut menurutnya Kemendagri melalui Dirjen Ortala akan melakukan verfikasi. Dimana Tim pusat tersebut akan bertandang ke Pemprov untuk melakukan kajian verfikasinya.

“Pihak Ortala akan mendapat undangan untuk itu dan Tim verifikasi akan memeriksa semua data yang diminta,” tandasnya

Untuk di ketahui, SKPD yang akan di tarik ke Pemrov yakni Dinas Kehutanan, penyuluh perikanan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, penyuluh KB yang berdomisili di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pegawas ketenagakerjaan Disnakertrans, bagian Energi dan Kelistrikan Distamben dan Dikmudora melalui Pendidikan Menengah yakni SMA, SMK, dan SLB. (m1)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Latest

To Top